BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, kita sekarang hidup di sebuah zaman, di sebuah era yang sangat modern, dimana semuanya ingin serba singkat, serba cepat, dan serba online. Inilah, menurut Presiden, yang akan dikerjakan pemerintah.
“Sekali lagi, serba singkat, serba cepat, dan serba online. Sudah saatnya kita bahwa segala proses perizinan termasuk proses kepabean itu ke era yang sama yaitu era yang singkat, era yang cepat, era yang online,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara Perizinan Online dan Fasilitas Kepabeanan, serta bersilaturahmi dengan pengguna fasilitas kepabeanan, di PT Samick Indonesia, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/3/2018) sore.
Presiden mengingatkan Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, semuanya, tidak ada lagi yang mau ngurus pajak harus mengisi berlembar-lembar. Orang mau kehilangan uang disuruh mengurus bertele-tele, menurut Presiden, sudah enggak musim.
BACA : Perlu Gaet Investasi, Jokowi Minta DPRD Jangan Banyak Bikin Perda
Ia mengisahkan pengalamannya mengurus investasi di Uni Emirat Arab pada 18 tahun lalu. Presiden mengaku datang membawa syarat ke sebuah meja.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa setelah syaratnya dicek, komplet, setelah itu dirinya diminta pergi ke gedung sebelah, gedung notariat.
Kemudian, menurut Presiden, tidak sampai lima menit datang ke meja kantor notariat di gedung sebelah, dicek lagi, suruh tanda tangan, lalu diminta kembali lagi ke meja yang tadi.
BACA : Zaman Serba Singkat, Presiden Jokowi Minta Pangkas Semua Urusan Perizinan
“Saya kembali ke meja yang sama tadi, saya sudah dapat izin. Enggak ada satu jam. Kemudian dengan izin itu saya bisa membangun pabrik, saya bisa membangun showroom, saya bisa membangun kantor, saya bisa membangun gudang. Enggak ada satu jam. Itu sudah tujuh belas-delapan belas tahun yang lalu,” ungkap Presiden.
Di sinipun, Presiden Jokowi mengaku inginnya seperti itu. Karena itu, Presiden mengaku selalu menegur Menteri, Dirjen, karena dirinya memiliki pengalaman-pengalaman, ada yang baik, ada yang tidak baik.
Untuk itu, Presiden menyambut baik peluncuran jasa online pelayanan kepabeanan yang dinilainya sebuah perkembangan yang sangat baik.
BACA : Bank Riau Kepri Teken MOU dengan Perbarindo Riau
Meskipun yang disampaikan oleh Menteri Keuangan masih ada yang bulan, masih ada yang hari, Presiden mengaku tidak akan bertepuk tangan.
“Tapi kalau begitu sudah jam, nah saya tepuk tangan baru,” kata Presiden Jokowi.
Untuk itu, Presiden meminta kepada Dirjen Bea dan Cukai agar syarat-syarat kepabeanan, formulir-formulir kepabeanan, dan semua izin-izin perizinan terus dipangkas sebanyak-banyaknya.
BACA : Bank Riau Kepri Terima Penghargaan Wajib Pajak Kontributor Besar
“Supaya tidak lagi bertele-tele sehingga semuanya serba singkat, tidak melalui proses yang panjang tapi bisa cepat,” tutur Presiden seraya menambahkan, hal itu sesuai dengan zamannya.
Presiden mengapresiasi langkah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, bahwa Izin Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor dipangkas dari tiga puluh hari menjadi satu jam dan Izin Tempat Penimbunan Barang dari sepuluh hari menjadi satu jam.
Namun terhadap Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang telah dipangkas dari tiga puluh hari menjadi tiga hari, Presiden Jokowi enggan bertepuk tangan.
BACA : DPD REI Beri Diskon Khusus Rumah KPR untuk Anggota PWI Riau
“Izin Nomor Pokok ini kok sampai tiga hari, jangan-jangan kayak SIUP tadi. Lamanya di tanda tangan yang lantai tiga tadi,” ucap Presiden seraya juga menyampaikan apresiasinya karena Izin Kawasan Berikat telah dipangkas dari empat puluh lima izin dipangkas menjadi tiga izin.
Presiden menjelaskan, hal itu perlu dilakukan karena kita ingin bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain. “Kalau di sana cepat kita lambat enggak ada yang datang ke sini,” ucap Presiden seraya meminta agar memberi kemudahan semudah-mudahnya untuk investasi yang tujuannya ekspor.
Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
BACA : Utang Jalan Terus, Kesejahteraan Tak Naik
Kemudian, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi. (Setkab)
